Nasional Peristiwa Uncategorized 

Heri Ferianto, Koruptor Tidak Bisa Menjadi Pemimpin Daerah

Kota Tasik, sabdanusantara.com — Menyikapi temuan soal borok lama salah satu kandidat di Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Umum LSM Berantas ( Barisan Elemen Rakyat Anti Korupsi Tasikmalaya ) Heri Ferianto, mengungkapkan, “Catatan kelam di masa lalu terkait persoalan korupsi, akan sangat sulit diterima masyarakat.

Sehingga, akan muncul persepsi bahwa seorang koruptor tidak layak untuk menjadi pemimpin”.Kamipun menilai, kandidat yang serakah harus dipertimbangkan untuk dipilih rakyat. Apalagi yang diduga sering melakukan korupsi terutama pada dana hibah.

Salah satu contohnya seperti kasus dana hibah yang terjadi di tahun 2017 pada salah satu YAYASAN yang diduga dikawal dan diurus pengucuran dananya oleh seorang kandidat yang kabarnya akan manggung di pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

Meskipun kasusnya sudah ditangani oleh salah satu institusi penegak hukum di jawa barat, dan sudah terjadi pengembalian kerugian negara, tetapi sampai hari ini tidak jelas juntrungannya. Padahal pengembalian kerugian negara itu hanya faktor meringankan saja Tidak dapat menghapus pidana.

“Dan lebih gilanya lagi, setelah kasus tersebut terungkap, di tahun berikutnya YAYASAN tersebut kembali mendapat bantuan meskipun sudah ada rekomendasi dari intansi terkait bahwa YAYASAN tersebut bermasalah.”

Hal ini tentunya tidak boleh dibiarkan. Karena korupsi itu merupakan kejahatan luar biasa. Jadi, saya kira, apabila ada seorang kandidat yang mau menjadi cawabup, rekam jejaknya terutama dalam permasalahan korupsi patut menjadi pertimbangan.

Kami berharap, generasi zaman now sebagai generasi yang sudah melek teknologi dan IT, sebaiknya menjadi generasi yang memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara. Serta, berpartisipasi aktif dalam demokrasi/politik.

Gunakanlah hak konstitusi, dan dalam menentukan pilihan, carilah informasi/rekam jejak dan lihat siapa yang layak menjadi pemimpin mengatasnamakan rakyat.

Disini perlu adanya perlawanan masyarakat terhadap korupsi, minimal bisa dimulai dari menentukan pilihan. Karena korupsi terjadi bukan atas dasar kekhilafan, tapi karena kebutuhan dan ketamakan. Jadi, perlu adanya upaya prenventif yang melibatkan segala lapisan masyarakat, dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya dan dampak dari korupsi. Karena masyarakat juga punya hak untuk terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selain itu juga perlu upaya represif, berupa penegakan hukum dengan tegas oleh aparat. Penegak hukum harus tegas dan tidak ada kompromi terhadap pelaku koruptor”. Tegas Heri. SN

0 0 vote
Article Rating

Related posts

Tinggalkan Balasan

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments