Uncategorized 

Borok Lama Terkuak, Mungkinkah Ada Pejabat Pemkot Tasik Jadi Tersangka..??

Kota Tasik, sabdanusantara.com — “Abuse of power” adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang berakibat pada kerugian keuangan negara.

Penyalahgunaan kewenangan dan jabatan merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini di duga terjadi Pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang di lakukan oleh Oknum Pejabat yang dengan sadar melakukan pelanggaran dalam proses perekrutan Tenaga honorer.

Di sampaikan salah satu penggiat anti korupsi Heri Ferianto yang juga merupakan Ketua DPD Berantas kepada sabdanusantara Jumat (15/05/2020). Di kediamannya.

Di tubuh Pemkot Tasikmalaya ternyata masih terdapat borok lama yang hampir terlupakan. Saat ini kami sedang menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan tenaga honorer/calon pegawai negeri sipil yang terjadi pada Tahun 2005 – 2009.

“Kejadian tersebut diduga dilakukan oleh beberapa oknum pejabat yang pada saat itu mempunyai jabatan penting di lingkungan Pemkot Tasikmalaya diantaranya YH Asisten Administrasi dan AS memiliki jabatan yang sama di tahun yang berbeda, dimana salah satu dari kedua oknum tersebut saat ini masih memiliki jabatan di Pemkot Tasikmalaya.”terang heri

Heri juga mengatakan Pengangkatan tenaga honorer tersebut diduga dilakukan tanpa verifikasi dan validasi secara mendalam terhadap berkas usulan dan persyaratannya, sehingga dapat dikatakan cacat secara hukum dan bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 98 Tahun 2000 jo PP No. 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.”

“Sebenarnya ini terjadi beberapa tahun silam, tapi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada konsekuensi hukum. Karena ini adalah unsur tindakan korupsi yang dapat dijerat dengan “Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masak anak yang masih duduk di bangku Menengah pertama sudah terdaftar sebagai tenaga kontrak,” Kan Lucu ” tambah Heri

Oknum pejabat yang berlaku korup memang sepantasnya mendapat ganjaran hukuman yang setimpal. Karena korupsi adalah kejahatan maha haram dan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) sehingga untuk itu tidak ada toleransi.”

“Untuk segala sesuatu yang haram, tidak ada pemakluman, dan menghadapinya tidak boleh dengan sikap abu- abu. Justru sebaliknya untuk kejahatan yang telah menistakan kita sebagai bangsa ini, lebih tepat dilihat dengan kaca mata hitam-putih tanpa toleransi. Karena KKN adalah sumber bencana kejahatan, the roof of evils. Koruptor bahkan relatif lebih berbahaya dibandingkan teroris.”

“Adalah merupakan mimpi di siang bolong untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan, mempertinggi mutu pendidikan, dan lain-lain, bila korupsi masih dibiarkan menari-nari didepan mata kita. Untuk itu, dalam waktu dekat ini kami akan mengusut dan melaporkan dugaan ini kepada pihak yang berwenang.” Pungkas Heri SN

fb-share-icon0

Related posts

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

  Subscribe  
Notify of