Kota Tasik, SANUS.COM — Presidium 9 menilai, bahwa keberadaan Ketua DPRD Kota Tasik saat ini hingga hampir genap 2 tahun tidak memberikan kontribusi nyata terhadap persoalan yg muncul di tengah tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena Ketua DPRD tidak memiliki sensitifitas atas persoalan yang ada, dilengkapi oleh pembawaan/sikap pribadi yang memiliki hambatan fisik dan emosional dalam berkomunikasi, interaksi dengan elemen masyarakat serta Cenderung menutup diri/eksklusif. Perlunya sikap dan keputusan tegas dari ketua DPRD untuk menyelesaikan semua persoalan yang menjadi hambatan proses pelantikan Plt Walikota menjadi Walikota Tasikmalaya Definitif, demi kelancaran…

Kota Tasik, SANUS.COM — Parah..!! Dunia pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Atas di duga menjadi ajang bisnis dengan istilah sebenarnya adalah jual beli kursi oleh para oknum panitia PPDB ( Penerimaan Peserta Didik Baru ). Modus yang di jalankan tergolong cantik dengan berbagai cara oknum panitia PPDB membuka jalur khusus untuk menerima calon siswa baru dari berbagai wilayah. Jalur resmi yang di buka oleh pemerintah melalui online di antaranya adalah jalur prestasi di buka untuk calon siswa dengan berbagai prestasi yang di miliki, dan jalur zonasi di buka untuk calon…

Kota Tasik, SANUS.COM – Bergulir rumor semerawutnya sosialisasi kepada masyarakat soal pelaksanaan pembangunan chek Dum hulu bendungan Leuwikeris yang di wilayah kelurahan sukamanah kec.Cipedes kota Tasikmalaya, menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat sekitar. Masih banyaknya warga yang belum mengetahui atau mendapat serta menyerap informasi dari pembangunan proyek chek Dum hulu bendungan Leuwikeris, di sebabkan karena adanya dugaan sulitnya mendapat informasi. Saat di lakukan klarifikasi oleh awak media kamis 15 juli 2021, pihak kontraktor melalui konsultan mengatakan bahwa sosialisasi sudah di laksanakan secara menyeluruh, namun fakta di lapangan masih banyak warga sekitar…

Kota Tasik, SANUS.COM — Dari Beberapa kali pemberitaan oleh media lokal media oline sabdanusantara.com, terkait pekerjaan Check Dam Hulu Bendungan Leuwikeris di Kel.Singkup dan Kel.Sukamanah Kota Tasikmalaya akhirnya pihak Direksi pekerjaan Buka suara. Mewakili Kontraktor dan Balai Besar Sungai Citanduy Direksi Pekerjaan Ali Kadapi bermaksut memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sebelumnya. Klarifikasi di sampaikan dengan jawaban normatif diantaranya bahwa pelaksanaan pekerjaa Check Dam sudah mengupayakan sesuai prosedur yang ada. Bahkan gambar deitail sudah di sarankan untuk di pasang di dalam bangunan Direksi kid, namun fakta di lapangan pada waktu itu tidak…

Kota Tasik, SANUS.COM — Kontruksi pengendali sedimen (Check Dam Hulu Bendungan Leuwikeris) direncanakan untuk mengatasi masalah erosi di daerah hulu yang mengakibatkan terjadinya pendangkalan sungai di daerah hilir sehingga diperkirakan dapat mengurangi umur efektifitas Bendungan. Project Check Dam Hulu Bendungan Leuwikeris yang menelan anggaran sebesar 10,8 milyar ini dilaksanakan di dua titik lokasi yaitu Check Dam Sukamanah tepatnya di sungai Ciloseh, dan Check Dam Singkup/Margaluyu tepatnya di sungai Cikalang. Kedua sungai ini bermuara di sungai Citanduy dimana di daerah hilir sungai Citanduy terdapat sebuah Waduk yang lebih dikenal dengan nama…

Kota Tasik, SANUS.COM — PPKM ( Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ) Darurat mulai berlaku dari tanggal 3 juli hingga 20 juli akan datang untuk wilayah Jawa dan Bali, menuntut kita untuk lebih dekat kepada Alloh Swt, ungkap Ketua STMIK Tasikmalaya. “Penerapan PPKM Darurat menuntut kita untuk lebih mengembangkan kreatifitas diri, agar perekonomian kita tetap berjalan, janganlah PPKM Darurat menjadikan kita takut dan frustasi,” Kata H Restu Rabu 1 Juli 2021. Saya sangat mengerti apa yang di rasakan masyarakat umum adanya PPKM, namun ketika kita berprofesi sebagai pedagang, tetaplah berdagang seperti…

Kota Tasik, SANUS.COM — Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) BERANTAS makin gencar menyoroti adanya Dugaan maladministrasi dalam proses tender proyek renovasi dan perluasan gedung kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang bernilai Miliyaran Rupiah. Heri Ferianto Ketua Umum LSM Berantas saat dikonfirmasi terkait tindak lanjut hasil audiensi dengan PPK dan Pokja PN Tasikmalaya mengatakan, dalam waktu dekat ini kami akan berkirim surat kepada Menteri Keuangan RI dengan harapan dapat ditundanya pembayaran proyek tersebut dikarenakan ada dugaan maladministrasi, dimana tender tersebut bisa dimenangkan oleh perusahaan blacklist. “Meskipun kami sudah mendapatkan klarifikasi dan…

Kota Tasik, SANUS.COM — Pihak Pokja PN Tasikmalaya menjelaskan terkait proses lelang sudah dilakukan sesuai mekanisme sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya oleh Sektetaris Pengadilan Negeri Tasikmalaya Saefudin SH. MH. yang merangkap selaku PPK di Satker PN Tasikmalaya. Namun, pada agenda audiensi hari ini Sekretaris PN Tasikmalaya tidak hadir dikarenakan sedang sakit dan hanya diwakili oleh Yogi selaku Staf Umum dan Jajaran Pokja PN Tasikmalaya. Menyikapi persoalan perusahaan blacklist yang menjadi pemenang tender proyek Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejauh ini Pokja PN Tasikmalaya telah berkirim surat kepada pihak…

Kab.Tasik, SANUS.COM — Kasus Dugaan Pemotongan Dana Bansos yang terjadi di Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya masih belum jelas penyelesaian, bahkan terkesan ada pembiaran dari pihak Muspida ( Musyawarah Pimpinan Daerah ) Kecamatan Salopa. Permasalahan yang terjadi sudah dari bulan juli tahun 2020 yang lalu, namun hingga kini warga masyarakat Desa Mulyasari belum mendapat keadilan. Bahkan upaya dari pihak Muspida Kecamatan Salopa di antaranya ada Pihak Kecamatan dan Apdesi ( Asosiasi Kepala Desa ) belum ada sikap atau upaya membantu penyelesaian. “kuduna pihak kacamaten teh bisa ngabantu wargana nu…

Kota Tasik, SANUS.COM — Dari sanggahan atau jawaban Pokja Pengadilan Negeri Tasikmalaya melalui media Online sabdanusantara.com, sudah sangat jelas diakui bahwa PT. Puncak Timur Parahyangan sebagai pelaksana proyek Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya benar adanya bahwa Perusahaan tersebut Blacklist. PT. Puncak Timur Parahyangan masuk dalam daftar hitam Nasional terhitung sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022. Artinya, secara aturan tidak diperbolehkan melaksanakan Tender Pemerintah sampai batas waktu pemberlakuan sanksi, kata Heri Ferianto Ketua Umum LSM BERANTAS, Rabu 7/7/2021. “Terkait sanggahan pihak Pokja Pengadilan…